Analisa Ringkas ‘Fitnah’ Media Tentang MUI Haramkan BPJS

Hari ini ramai berita media massa mengabarkan bahwa Majelis Ulama Indonesia MUI haramkan BPJS Kesehatan. Netizen langsung bereaksi. Kritik tajam pun menghujam ke lembaga yang diisi kumpulan ormas-ormas Islam di Indonesia itu. Kritik itu disampaikan karena hanya bersumber dari satu saja, yaitu berita media massa tanpa konfirmasi langsung ke MUI. Menurut Saya inilah penyakit kebanyakan masyarakat dunia maya, Saya tidak ingin mengatakan ini sebagai penyakit masyarakat Indonesia seperti kebanyakan orang. Bagi yang sering mengatakan ini itu penyakit dan kebiasaan buruk orang Indonesia, cobalah bercermin bahwa Anda juga masih memiliki KTP dan mencari hidup di tanah subur gemah ripah loh jinawi ini Bung!

Penasaran dengan fatwa MUI yang katanya mengharamkan program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode lalu itu, Saya pun iseng googling langsung lewat Google News di news.google.com. Saya coba search kata kunci “BPJS haram” dan langsung muncul berita-berita yang mengabarkan MUI mengeluarkan fatwa haram untuk BPJS. Kemudian Saya urutkan satu per satu media yang mengabarkan hal tersebut di lamannya. Media kelas satu seperti Kompas Group, Tempo, Jawa Pos Group, Merdeka, dan MNC Group menghiasi halaman pertama dalam pencarian dengan kata kunci “BPJS haram”. Kemudian Saya ambil beberapa sampel berita dari media-media tersebut.

Hasil pembacaan berita Saya, tidak satu pun dari berita di media-media kelas satu itu yang mencantumkan dengan jelas fatwa MUI haramkan BPJS. Bahkan klarifikasi datang sendiri dari lembaga sosial BPJS yang mengatakan berdasarkan surat yang mereka dapatkan dari MUI, tidak terdapat kata-kata haram dalam fatwa tersebut. “Kami lihat tidak ada kata-kata haram. Tidak ada kata-kata yang menyatakan BPJS haram,” keterangan Kepala Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ikhsan di KOMPAS.

Bahkan Saya sangat kecewa dengan berita yang dimuat TEMPO. Judul dan isi berita sangat tidak singkron. Mungkin yang menulis hanya mencari sensasi dengan menulis judul yang sensasional, padahal dalam teori jurnalistik yang ideal, judul haruslah selaras dengan paragraf pertama di setiap berita. Judul harus memiliki kesamaan pandang dengan lead berita. Saya yakin reporter dan redaktur TEMPO sudah khatam tentang teori piramida terbalik dari suatu berita. Judul merupakan perasan dari lead. Kemudian lead merupakan perasan dari body, sehingga diharapkan hanya dengan membaca judul dan lead berita, masyarakat sudah bisa mengetahui seluruh isi berita.

Tapi ternyata rating yang tinggi membuat judul berita dikreasikan sesensasional mungkin. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip jurnalistik yang mengedepankan kejujuran dan berita tersebut lebih cocok dengan pendekatan teori ekonomi-politik media. Judul yang berbeda dengan isi akan menimbulkan kesalahpahaman atau mispersepsi apalagi jika si pembaca tidak sempat membaca isi berita, hanya judul saja. Mungkin TEMPO harus kembali ke khittahnya sebagai media yang lantang menyuarakan kritik pada pemerintah, bukan jadi “corong” pemerintah. Jika terus seperti ini, apa bedanya media-media kelas satu ini dengan TVRI yang dulu digunakan Soeharto sebagai penutup aib pemerintahannya.

Frame Media Beritakan MUI Haramkan BPJS

Tidak singkronnya berita di laman TEMPO ini yaitu, di judul ada kata “haram”, tapi di isi berita TIDAK SATUPUN dituliskan kata “haram”. Padahal “haram” ini merupakan inti dari berita yang ingin disampaikan. Bagaimana mungkin inti berita tidak ada di isi berita. Silahkan dibaca http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/30/173687699/ini-alasan-mui-beri-fatwa-haram-bpjs-kesehatan.

Kemudian kita lihat framenya Jawa Post lewat Jpnn (http://www.jpnn.com/read/2015/07/28/317433/Ini-Pertimbangan-MUI-Nyatakan-BPJS-Kesehatan-Haram-). Di paragraf pertama jelas bahwa penulis menyimpulkan sendiri fatwa MUI tersebut haram. Ini merupakan kesimpulan wartawan bukan pernyataan langsung dari MUI. Bahkan ketika ditanya apakah BPJS tidak diperlukan, MUI justru menyangkal. Mereka mengatakan harus ada beberapa peraturan yang diluruskan agar sesuai dengan hukum-hukum syar’i.

Tidak berbeda jauh dengan laman TEMPO di atas, group MNC lewat OKEZONE http://news.okezone.com/read/2015/07/28/337/1186543/bpjs-haram-pemerintah-harus-ikuti-fatwa-mui juga membuat judul berita yang tidak singkron dengan isi berita. Di judul terdapat kata haram, tapi di isi berita sama sekali tidak ada pernyataan dari MUI yang menjelaskan bahwa mereka mengeluarkan fatwa haram. Mengeluarkan fatwa benar, tapi “haram” tidak. Justru yang ada lagi-lagi penarikan kesimpulan sepihak dari penulis (bisa reporter atau redaktur atau pihak yang berwenang terhadap konten berita).

Selaras sebuah group media besar, MERDEKA juga latah ikut membuat berita yang tidak singkron alias menimbulkan salah tafsir pembaca. Dalam berita mereka tentang BPJS yang “diharamkan” MUI, pada bagian judul ada kata “haram” sedangkan pada isi berita sama sekali tidak ada pernyataan mengharamkan BPJS Keseharan dari MUI. Silahkan dibaca http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-penjelasan-mui-soal-bpjs-kesehatan-haram.html.

Faktanya adalah memang MUI melakukan kajian dan menurut lembaga tersebut ada beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip syari’ah Islam sehingga diperlukan beberapa penyesuaian seperti yang dikutip dari laman KOMPAS. KOMPAS sendiri tidak mengutip pernyataan langsung dari MUI, mereka mengetahui tersebut dari BPJS Kesehatan. Tidak salah sih, tapi pemilihan narasumber ini menjelaskan bahwa ada peran kognisi penulis yang tidak ingin mengambil narasumber dari sumber berita pertama. Padahal karya jurnalistik seharusnya mengutip sumber peristiwa dalam menulis berita. Semakin A1 nilai narasumber maka validitas berita tersebut akan semakin tinggi. http://nasional.kompas.com/read/2015/07/30/08583361/BPJS.Tak.Ada.Kata-kata.Haram.dalam.Fatwa.MUI

Kesimpulan Saya pertama, media menganggap isu tentang MUI merupakan “santapan yang lezat” untuk “digoreng” sehingga akan mendapatkan jangkauan dan traffic yang tinggi dari pembaca. Apalagi kebanyakan pengguna media maya merupakan kalangan menengah ke atas yang bisa dikatakan agak “anti” MUI (mudah-mudahan persepsi Saya salah). Jika kalian semua tidak ingin MUI ada di sini, maka silahkan bubarkan saja lembaga itu dan mari kita makan babi sama-sama, toh katanya babi jika direbus lama-lama kumannya bakal hilang (persepsi ini sudah ditolak para ilmuwan). Maaf ngelantur, hehe.

Kedua media di Indonesia sudah mengidap Islamophobia akut. Media menciptakan ketakutan terhadap Islam. MUI merupakan simbol persatuan umat di Indonesia yang dihuni berbagai macam kelompok organisasi masyarakat Islam yang memiliki kekuatan politik besar di negara ini. Bayangkan saja, dua penghuni MUI merupakan dua ormas dengan massa terbesar dan memiliki afiliasi dengan partai-partai besar.

Ketiga umat Islam Indonesia sendiri takut untuk bersuara dan cenderung menerima liberalisme dan demokrasi yang bersumber dari barat. Kita lebih memilih mendengarkan suara terbanyak daripada bermusyawarah, dan Saya katakan justru demokrasi biang kehancuran toleransi di negeri ini. Kita semua harus lantang mengatakan pada dunia barat, jangan ajari kami tentang demokrasi, karena sejak mereka semua belum beradab dan masih pada masa kegelapan, di abad ke-15 Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi (baca Siti Jenar Makna Kematian karya Achmad Chodjim). Umat Islam Indonesia sendiri malu memakai jubah Islamnya. Otokritik yang dilakukan cenderung merendahkan umatnya sendiri, bukan malah membangun.

Indonesia merupakan negara beragama. Di sini kita beragama dan menjadikannya landasan berkehidupan, tidak seperti sekularisme yang diterapkan mayoritas negara Eropa dan Amerika. Media hari ini mengarahkan Indonesia kearah sekularisme sehingga agama menjadi tabu untuk dibicarakan karena nanti akan dianggap SARA (Suku Agama dan RAS). Jangan bicara toleransi karena kau telah menyelimutinya dengan demokrasi. Saya dukung kesetaraan agama tanpa pembedaan di negeri ini tanpa terkecuali dan hilangkan persepsi mayoritas minoritas. Mari bangun kehidupan yang beragama. Beragamalah dan jangan canggung untuk mewacanakan dan melakukan aktifitas dialogis tentang agama. Apa pun agamamu setidaknya kau telah menjadi orang yang percaya akan hukum-hukum Tuhan.

Terakhir menurut Saya berita tentang MUI haramkan BPJS merupakan fitnah besar yang dilakukan media lewat sebuah agenda setting yang bergantung pada aspek ekonomi-politik media. Hal ini sebenarnya senada dengan pendapat kaum kritis yang membabat habis pemikiran teori positifis tentang media. Kita tinggal membuktikannya.

Saran Saya untuk para rekan-rekan media adalah …. Ah tidak jadilah Saya paham mereka lebih jauh lebih mengerti teori menulis berita dibanding Saya. Bagi para pembaca mari tidak percaya 100% konten media massa. Kita harus cari sumber pembanding atau mencari informasi yang langsung melakukan konfirmasi pada sumber berita. Sehingga justifikasi yang ada di otak kita merupakan pendapat yang mendekati kebenaran bukan hanya emosi.

note: Saya terbuka untuk berdiskusi di kolom komentar.

Saya lulusan Kampus Tercinta Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta dari Fakultas Ilmu Komunikasi konsentrasi ilmu Jurnalistik 2007-2011. Semasa kuliah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Yakin Usaha Sampai untuk Iman Ilmu dan Amal.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer