Batasi & Larang Wartawan Melakukan Wawancara, Apakah Ahok Langgar Ketentuan Pidana UU Pers?

Emosi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang kerap disapa Ahok seketika meledak ketika seorang wartawan menanyakan perihal isu aliran dana sebesar 30 Miliar ke Teman Ahok dari pengembang reklamasi yang tengah bermasalah di KPK. Uang tersebut disinyalir mengalir melalui Sunny Tanuwidjaja dan Cyrus Network

Sebenarnya pertanyaan wartawan dari arah.com tersebut hanya menyambung pernyataan Ahok. Mantan bupati Belitung Timur itu menjelaskan bahwa dirinya adalah pejabat yang bersih dari segala praktik korupsi. “Saya bersih, saya berani periksa harta saya, biaya hidup saya, saya berani dorong undang-undang pembuktian harta terbalik pejabat. Kamu enggak pernah dengar pejabat sekelas saya ngomong konsisten dari DPRD, sampai bupati, sampai DPR RI, sampai sekarang,” kira-kira seperti itulah pernyataan Ahok pagi kemarin, Kamis 16 Juni 2016 sepeti dikutip dari laman ROL.

Lantas sang wartawan langsung menanggapi pernyataan Ahok tersebut. “Berarti tidak ada pejabat lain yang sehebat bapak?” kata sang wartawan, masih dikutip dari laman yang sama. Wartawan media online tersebut sebenarnya bertanya dengan rasionalitas logis. Jika memang seperti itu pernyataan Ahok, maka pertanyaan wartawan tersebut hanya ‘akibat’ yang muncul dari pernyataan orang nomor 1 di Ibukota itu. Seharusnya Ahok bisa menanggapi perntanyaan tersebut dengan lebih kalem dan tenang, bukan langsung menyerang si wartawan, termasuk media tempat pewarta tersebut bekerja.

Buntut dari pertanyaan jurnalis itu, ia dilarang meliput dan melakukan wawancara di Balai Kota sejak hari kemarin. Ahok sempat menanyakan nama media tempat wartawan itu bekerja. Mungkin begitu mendengar nama media yang kurang tenar “arah.com” Ahok langsung menyebut media itu tidak jelas. “Makanya lain kali tidak usah masuk sini lagi, tidak jelas kalau gitu,” katanya.

Ahok dengan sikap arogan juga mengatakan bahwa tidak takut kepada semua wartawan, termasuk dengan pewarta dari media besar sekelas Tempo yang akhir-akhir ini pemberitaannya berseberangan dengannya. Dalam ungkapan kekesalan kepada wartawan arah.com, Ahok juga sempat memanggil dan mencari wartawan Tempo. “Sama kayak Tempo, mana dari Tempo? Mana! Mau nyinggung-nyinggung lagi ngirimin surat sama saya. Saya tidak pernah takut sama kalian jujur saja,” katanya naik pitam.

Menurut informasi yang beredar, ajudan Ahok sempat menghampiri wartawan yang “disemprot” Ahok itu dan mengatakan agar tidak muncul di Balai Kota dalam beberapa waktu. Ahok juga sempat melarang si wartawan melakukan kegiatan peliputan. “Pokoknya enggak boleh masuk sini lagi. Enggak boleh wawancara!,” begitu larangnya.

Tindakan emosional Ahok yang berbuntut pelarangan peliputan dan wawancara bisa dikategorikan menghambat aktifitas pers. Sedangkan kegiatan pers dilindungi tegas oleh UU Nomor 40 Tahun 1999.

UU Pers ini bersifat lex specialis yang artinya UU ini adalah peraturan khusus yang lebih dikedepankan dibandingkan dengan peraturan umum. Jika ada peraturan di UU lain yang berbenturan dengan UU lex specialis, maka UU khusus ini yang harus dikedepankan.

Kegiatan pers menurut pasal 1 UU tersebut merupakan kegiatan mencari, menyimpan, memiliki, mengolah, hingga menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai macam media massa. Salah satu syarat berlangsungnya kegiatan pers adalah wartawan yang melaksanakan segala aktifitas tersebut harus bekerja pada sebuah perusahaan pers. Perusahaan pers sendiri harus berbadan hukum Indonesia.

Utamanya pada pasal 4, kegiatan dan kebebbasan seorang wartawan dalam bekerja dilindungi oleh UU dan disetarakan sebagai hak asasi seorang warga negara. Dijelaskan pula pada masih pada pasal yang sama ayat 3, kebebasan pers tersebut meliputi hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan informasi. Pasal 8 lebih menegaskan bahwa, setiap kegiatan kejurnalistikan seorang wartawan dilindungi oleh hukum.

APAKAH ARAH.COM PERUSAHAAN PERS?

Setiap warga negara berhak membuat media, namun yang diakui sebagai pers adalah media yang memiliki badan hukum seperti tertuang pada pasal 9. Pernyataan larangan Ahok terhadap wartawah arah.com akan tidak salah sama sekali jika ternyata media arah.com memang tidak jelas seperti yang dikatakan Ahok saat emosinya meluap. Mari kita cermati apakah arah.com sesuai dengan ketentuan yang tertera pada undang-undang.

Pasal 12 UU 40 th 1999 menyatakan, media massa harus menyiarkan secara terbuka nama, alamat, penanggungjawab, termasuk badan hukum yang menaungi. Melirik situs arah.com, media massa ini berinduk pada badan hukum PT Digital Vertikal Horisontal, penanggungjawab redaksi jelas, mencantumkan pedoman media siber yang telah ditandatangani Dewan Pers. Situs tersebut namun belum mencantumkan alamat redaksi. Namun juga sudah berbadan hukum, maka alamat domisili sudah pasti terekam di kementerian terkait. Semua syarat sebuah perusahaan pers sudah dipenuhi oleh arah.com atau dengan kata lain arah.com adalah media yang kriterianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Situs media online ini juga mendapatkan ranking alexa.com yang cukup ‘ramping’, yang artinya memiliki pembaca cukup dominan di Indonesia.

APAKAH AHOK MELANGGAR UU PERS?

Pernyataan pengusiran, dan pelarangan melakukan wawancara oleh Ahok kepada wartawan dari arah.com sudah melanggar ketentuan Pidana Pasal 18 ayat 1 UU Pers yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Ahok melarang wartawan tersebut masuk ke Balikota, dan melarang melakukan wawancara bahkan ajudannya sempat menegaskan kembali dengan mendatangi wartawan yang dimaksud agar tidak beraktifitas di Balaikota dalam beberapa lama waktu. Padahal kegiatan wawancara merupakan salah satu metode wartawan dalam mencari informasi yang jelas dilindungi oleh hukum.

Mungkin Ahok merasa tersudut dengan berbagai isu korupsi yang akhir-akhir ini melandanya, mulai dari RS Sumber Waras, kasus reklamasi, hingga aliran dana ke relawan Teman Ahok. Jika kita memang berada dipihak yang benar, kita tidak perlu membanggakan diri dan emosi karena fakta akan membeberkan dan membuka semua tabir yang menutupinya baik cepat ataupun lambat. Dan pertanyaan para wartawan tentang aliran dana 30 M tersebut sudah tepat dan sesuai dengan amanat pasal 6 ayat d UU Pers yang mengatakan pers wajib melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Selanjutnya, pelarangan aktifitas kejurnalistikan dan pelanggaran undang-undang pers ini layak dicermati dan ditelusuri lebih jauh oleh Dewan Pers agar bisa ditindaklanjuti, karena lembaga ini bertugas melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

TINDAKAN AHOK SEMESTINYA …

Sebagai narasumber, Ahok memiliki hak untuk diam ketika tidak ingin menjawab pertanyaan wartawan. Seharusnya Ahok bisa mengendalikan emosi dan tidak mengeluarkan pernyataan yang berseberangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika memang dirasa pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan harapan, maka Ahok lebih baik diam dan meninggalkan para wartawan yang mewawancarainya di Balaikota, bukan malah mengusir dan melarang wartawan melakukan kegiatan kejurnalistikan.

Saya lulusan Kampus Tercinta Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta dari Fakultas Ilmu Komunikasi konsentrasi ilmu Jurnalistik 2007-2011. Semasa kuliah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Yakin Usaha Sampai untuk Iman Ilmu dan Amal.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer