Cara Fair Menyimpulkan Siapa yang Anti Pancasila

Lelah rasanya. 5 tahun terakhir kita selalu disibukkan dengan Pancasila. Mesti Pancasila. Harus Pancasila. Anti Pancasila. Apa sih Pancasila? Ramai-ramai Pancasila diseminarkan, dipertentangkan dengan isu-isu radikalisme, intoleransi yang diatribusi pada kelompok tertentu oleh kelompok tertentu pula.

Percaya tidak percaya, semakin didiskusikan, arti Pancasila akan semakin kabur dan multitafsir, karena memang sifat Pancasila yang umum sekali. Dan, seharusnya tidak ada hak satu orang pun di Indonesia yang punya dominasi dalam menafsirkan Pancasila.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, semakin Pancasila dibahas, maka kita akan semakin bingung. JK menjelaskan Pancasila seharusnya diamalkan, bukan didiskusikan.

PANCASILA DASAR NEGARA dan BERNEGARA

Apa sebenarnya Pancasila? Secara sederhana Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ya, dasar negara kita semua. Kita yang berbeda-beda dan bangga dengan semboyan bhineka tunggal ika, berbeda namun satu jua.

Berisi lima sila, Pancasila menjadi dasar kehidupan rakyat Indonesia dalam menjalankan tatanan bernegara. Harus kita pahami bahwa Pancasila bukanlah sebuah azas saja, tapi ada term tambahan, yaitu azas bernegara atau dasar bernegara.

Dasar atau azas bernegara diperlukan untuk mengikat kepentingan satu sama lain antara penduduk sebuah negara. Jika negara tidak memiliki dasar, maka bisa terjadi kekacauan, penjajahan, peperangan, kezaliman, dan sebagainya. Makanya para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang sebelumnya telah “diperas secara keras” dari tujuh poin Piagam Jakarta.

Frase “dasar negara” adalah sebuah term. Pancasila juga sebuah term. Apa sih turunan Pancasila? Bagaimana kita bisa mewujudkan Pancasila? Sebenarnya Pancasila tidak mengawang-awang atau berada di ranah abu-abu. Pancasila itu sangat jelas dan detail proses perwujudannya. Makanya tidak relevan ketika Pancasila didiskusikan. Yang perlu didiskusikan adalah bagaimana detail atau proses perwujudan Pancasila ini?

Perwujudan Pancasila ada pada setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Setiap periode DPR, DPD bersama pemerintah selalu membuat undang-undang, begitu juga Presiden, para Menteri hingga Kepala Daerah terus membuat peraturan sesuai tupoksi masing-masing. Peraturan perundang-undangan inilah yang harusnya menjadi bahan diskusi, bukan Pancasilanya.

PANCASILA ITU TOLAK UKUR

Pancasila harus diposisikan sebagai tolak ukur, sebagai sebuah standar.

Apakah sebuah peraturan perundang-undangan, permen, perda, pergub, perpres, dan lainnya berseberangan dengan butir-butir Pancasila atau tidak? Inilah yang harusnya jadi bahan kajian. Bukannya sibuk membahas tentang Pancasila dan memberi atribusi pada sebuah kelompok itu anti Pancasila, tidak berbhineka, dan lainnya.

Misalnya aturan legalnya miras lokal di sebuah daerah. Apakah legalisasi ini sesuai Pancasila? Sedangkan di DPR RI sendiri sedang digodok Rancangan Undang-undang Minuman Beralkohol. Inilah diskursusnya, bukan Pancasilanya.

Itulah sesungguhnya posisi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila pada hakikatnya bukan dasar segala sesuatu, tapi dasar bernegara, hanya terbatas sebagai panduan kita dalam bernegara yang ideal dalam balutan keragaman agama, suku, bahasa, hingga budaya.

KEWAJIBAN BERAZAS PANCASILA?

Apakah setiap pribadi wajib berpancasila dalam hidup pribadinya?

Pada hakikatnya berpancasila itu kita lakukan terbatas dalam hidup bernegara, yang artinya tunduk dan patuh pada setiap hukum positif yang berlaku. Selama panduan hidup atau tindakan tidak bertentangan dengan hukum positif, maka hal tersebut sah saja.

Misalnya seorang muslim, tentu akan menempatkan Islam sebagai dasarnya menjalani hidup pribadi, begitu juga Saya rasa dengan penganut agama lain.

Pancasila tak sempurna sebagai pedoman hidup pribadi karena dibuat oleh manusia. Dasar hidup setiap manusia ada pada keyakinannya, bukan pada aturan buatan manusia. Contoh, syariat Islam, wajib dijalankan setiap pemeluknya sebagai konsekuensi logis memeluk Islam.

DALAM ISLAM, HIDUP SEKARANG HANYA PERSINGGAHAN

Seorang muslim yang tak ingin menghidupkan syariat dalam setiap aktifitas hidupnya, buat apa ia menjadi seorang muslim? Lebih baik jadi orang yang tidak beragama atau bisa pindah keyakinan. Karena syariat Islam merupakan konsekuensi logis yang harus dijalankan seorang muslim.

Apakah syariat Islam bertentangan dengan Pancasila? Tentu tidak. Orang yang ingin menjalankan syariat Islam dalam hidup pribadinya tetap saja seorang pancasilais selama ia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif.

Bukti syariat Islam tidak bertentangan dengan Pancasila adalah Aceh. Aceh tetap dalam naungan NKRI ketika menjadikan syariat Islam sebagai sebuah hukum positif. Sebuah bukti nyata syariat Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila.

Namun, sekarang opini dibangun bahwa apa saja harus Pancasila. Sedikit-sedikit Pancasila. Ini benar sih, tapi hanya sedikit, tak utuh. Dalam kehidupan bernegara kita harus berpancasila, namun dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, berkelompok, kita bebas memiliki dasar yang lain sebagai pedoman aktifitas, kuncinya selama tidak bertentangan dengan Pancasila melalui hukum positif yang berlaku sebagai pemersatu perbedaan kita.

Ingat lagi bahwa tafsir Pancasila tidak boleh dimiliki satu pihak tertentu. Tafsir Pancasila hanya bisa kita lihat dari cerminan produk peraturan legal atau hukum positif yang ada di Indonesia.

HMI PECAH KARENA PEMAKSAAN PANCASILA DI ORDER BARU

Saya jadi teringat perisitwa pecahnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) karena ada pemaksaan dasar organisasi harus Pancasila. Waktu itu Orde Baru mengingikan setiap perkumpulan atau organisasi apa saja di Indonesia harus mencantumkan Pancasila sebagai dasar organisasnya. Kejadian sekitar tahun ’86. Astung yang merupakan akronim dari Azas Tunggal sebutannya.

Untuk menyelamatkan organisasi, HMI harus rela terbelah menjadi dua. Satu HMI DIPO (Diponegoro) yang akhirnya mengubah dasar organisasi menjadi berazas Pancasila, dan satu lagi HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang tetap berazas Islam. Pada saat itu Orde Baru mengancam akan membubarkan setiap perkumpulan yang tidak perazas pada Pancasila.

Kebebasan akhirnya diraih pasca reformasi. HMI mengembalikan azas organisasi pada Islam, bukan Pancasila lagi. Lantas apakah HMI tidak pancasilais? Kan tidak! Wapres saat ini alumni HMI, Ketua DPR RI periode ini alumni HMI.

Jadi tidak semuanya wajib menggunakan azas Pancasila dalam organisasinya. Semua tergantung pada tujuan masing-masing dalam berkelompok. Selama kelompok, golongan, atau pribadi tidak melakukan pelanggaran hukum positif sudah pasti ia menganut dan mengamalkan Pancasila dalam bernegara.

Lihat salah satu ormas Islam terbesar Muhammadiyah. Dalam Anggaran Dasar mereka tertulis jelas azas organisasi Islam. Lantas apakah Muhammadiyah tidak pancasilais?

Termasuk Al-Washliyah, ormas Islam yang besar di daerah Sumatera Utara. Pada pasal 2 aturan organisasinya disebutkan organisasi tersebut berazas Islam.

Kemudian Nahdlatul Ulama, memiliki pedoman pada Qurán, sunnah, ijma’, dan qiyas pada pasal 4 Anggaran Dasar, dan pada pasal 6 sebagai panduan kehidupan bernegara berazas Pancasila. NU tidak mempertentangkan sama sekali syariat Islam dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah hal yang sangat logis.

Organisasi atau kelompok bebas memiliki azasnya sendiri, sebagaimana tertuang dalam RUU Ormas, selama tidak bertentangan dengan azas negara, Pancasila.

ANTI PANCASILA ADALAH …

Wacana yang berkembang sekarang tidak memiliki struktur pemikiran yang baik. Melakukan kritik pada pemerintah dinyatakan anti Pancasila. Ingin berdakwah syariat Islam dikatakan anti Pancasila. Ini hanya label. Yang anti Pancasila sesungguhnya adalah para koruptor, para pelaku tindak pidana, serta semua pelanggar hukum positif yang telah dinyatakan secara sah oleh pengadilan bahwa ia melanggar hukum.

Kedepan untuk lebih menenteramkan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus diwujudkan lewat penerapan segenap hukum positif, peraturan dan perundangan yang berlaku, dan harus disertai ketegasan penegakan hukum terhadap setiap pelanggar dengan memperhatikan aspek keadilan.

Siapa yang anti Pancasila? Bukan mereka yang punya gagasan berbeda. Tapi mereka yang tidak mematuhi segenap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Yap, hanya sesederhana itu.

Sebuah kesimpulan yang sangat mudah diterima akal sehat bukan?

Saya lulusan Kampus Tercinta Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta dari Fakultas Ilmu Komunikasi konsentrasi ilmu Jurnalistik 2007-2011. Semasa kuliah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Yakin Usaha Sampai untuk Iman Ilmu dan Amal.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer