Objektif Menyikapi Kebijakan Publik dan Politik

Objektif Menyikapi Kebijakan Publik dan Politik. Dulu Saya memilih Jokowi dan Jusuf Kalla pada saat pemilihan presiden Juli 2014 silam. Untuk pertama kalinya saya ikut pemilihan umum pada saat itu. Sewaktu pemilihan legislatif saja Saya tidak ikut mencoblos karena menurut Saya belum ada secercah harapan di sana.

Saat ini telah berselang hampir setengah tahun pemerintahan Kabinet Kerja berjalan. Tapi kok banyak kekacauan terjadi dimana-mana. Efek perseteruan dua kubu besar yang membentuk gerbong baru bernama Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat ternyata berbuntut panjang. KMP sebagai pihak yang kalah dalam pertarungan pilpres memang didukung mayoritas partai di dewan. Namun kenyataannya saat ini, partai-partai pendukung KMP banyak yang terpecah. Bermula dari PPP, hingga sekarang Golkar.

Keputusan-keputusan politik menteri-menteri Jokowi yang bermain ‘tidak cantik’ sangat rentan memicu konflik antar golongan. Tapi Saya juga tidak menutup mata bagi tindakan menteri Susi dan pelaksanaan eksekusi mati oleh kejaksaan negeri. Menurut Saya, sebagai masyarakat apalagi jika kita bukan bagian dari salah satu gerbong, kita harus bisa berpikir secara terbuka dan objektif.

Jokowi adalah seorang manusia biasa, dia bukan nabi yang layak dipuja. Solo dan Jakarta menurut Saya cukup banyak berubah semasa pemerintahannya, terutama dengan Esemka dan Sistem Pelayanan Satu Pintunya. Meskipun belum bisa mengatasi banjir dan macet, setidaknya ada waduk yang bersih saat ini.

Saat ini Saya mengkritik untuk siapapun yang mendukung semua keputusan pemerintah dengan ‘buta’ tanpa adanya kritik membangun. Juga kritik untuk para pendukung KMP yang selalu memandang remeh dan sebelah mata setiap kebijakan pemerintah. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai opisisi sebenarnya. Oposisi yang siap mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak menguntungkan rakyat dan justru menimbulkan kekacauan politik. Selain itu kita juga harus berada di posisi pendukung utama pemerintah ketika kebijakan itu memang dirasa akan memberikan efek untuk kemashlahatan umat.

Ingat juga Negara ini merupakan Negara hukum, bukan Negara yang berdiri berdasarkan opini dan penghakiman jalanan. Jika semua kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah daerah hingga pusat diputus berdasarkan opini yang berkembang di masyarakat, maka yuk kita ‘bakar’ bersama semua UU yang ada.

Pandanglah setiap pejabat publik dengan posisi yang objektif, karena ingat manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Kritik itu tujuannya meluruskan dan mengingatkan, seperti yang diajarkan Umar Bin Khattab ketika menggaris lurus tulang dengan pedangnya untuk sang Gubernur. Gubernur yang sewenang-wenang meruntuhkan rumah Yahudi untuk pembangunan masjid. Keadilan itu objektif, bukan subjektif dan ia bersumber dari kesepakatan hukum, sedangkan opini yang dibangun baik di media massa, atau di media sosial, itu semua sifatnya subjektif.

Baik eksekutif maupun legislatif semua punya tugas pokok dan fungsi masing-masing yang tertuang dalam UU, makanya itu kita menganut sistem trias politika untuk keseimbangan dan keadilan. Saya tidak menyesal memilik Jokowi-JK, karena belum tentu Prabowo-Hatta lebih baik. Tapi bukan berarti Saya buta bahwa banyak kebijakan sang presiden baru justru menimbulkan kisruh tak berujung. Selama situasi politik tidak bisa dikendalikan, jangan harap program kerja bisa terlaksana sebagaimana mestinya.

Saya lulusan Kampus Tercinta Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta dari Fakultas Ilmu Komunikasi konsentrasi ilmu Jurnalistik 2007-2011. Semasa kuliah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Yakin Usaha Sampai untuk Iman Ilmu dan Amal.

2 comments On Objektif Menyikapi Kebijakan Publik dan Politik

  • Bener banget. Menilai secara objektif tanpa harus menutup mata karena kita mendukung salah satunya.
    Sikap kritis diperlukan, tapi juga perlu untuk mengapresiasi setiap prestasi.
    Keren tulisannya, lanjutkan!!! 😀

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer